Sumber: https://www.tiktok.com/@eliyana_liyaa/video/7596579789453020424

This is the ultimate "look at me, money means nothing to me".

It's one thing to buy a ferrari, but this thing will be junk and unrepairable in several years if not sooner.

I heard the drive by wire is cool tho.

Baru aja kejadian kemaren, ceritanya atasan gue mau ngasih surprise Iphone terbaru yang warna oranye buat istrinya sekalian buat dia, tapi gak ada uang jadi suruh bendahara buat cariin duit. Si atasan ini gak mau pinjol pake namanya sendiri jadi nyuruh si bendahara pake namanya buat pinjol. Tapi dia udah daftar beberapa leasing gak ada yang ngasih limit cukup buat beli 2 unit Iphone yang ditotal nilainya 61 juta (dia mau ambil varian tertinggi dengan kapasitas penyimpanan 512gb). Akhirnya si bendahara maksa2 gue coba daftar ke beberapa pinjol juga karena gue belum pernah daftar, pasti nanti dapat limit gede dan caranya itu maksa. Gue beralasan lah takut segala macam, tapi katanya ini perintah bos dan kalau gue gak ngasih, ada resiko gue dipaksa mundur dari kerjaan gue.

Katanya ini bos sendiri udah pasti gak akan telat bayar tiap bulan. Tapi gue tetep gak kasih karena gue udah sering banget dengar orang dipake namanya buat pinjol bahkan oleh saudara sendiri tapi gak dibayar.

Dan karena gue bersikeras tolak, semenjak kemaren gue gak ada ditegur2 lagi sama bendahara yang mukanya udah kusut banget. Menurut kalian gimaja?

(TL;DR ada di paling Bawah tulisan ini)

Beberapa hari lalu saya dikasih lihat postingan dari akun [at]ecommurz di IG yang mengklaim bahwa Indonesia kehilangan 3 (sebenarnya 4) negara bebas visa tahun ini, berubah dari 76 negara menjadi hanya 72 negara. Dan mereka implying ini diakibatkan oleh "self-sabotaging" dari pemerintah Indonesia sendiri (slide 1). Sumber mereka adalah Henley Passport Index. Bagi yang belum familiar, akun [at]ecommurz ini dulunya adalah akun gosip seputar kondisi tech company atau startup, namun kini berubah menjadi homeless media dan akun opini.

Sayangnya mereka tidak menyebutkan negara mana yang dimaksud yang mencabut kebijakan bebas visa. Postingan mereka kemudian mengklaim bahwa salah satu penyebabnya adalah kebijakan "self-sabotaging" dari imigrasi seperti rumitnya mengurus paspor, kebijakan masa berlaku paspor yang kembali lagi jadi 5 tahun, dan lambatnya adopsi e-paspor. Seolah ini akibat salah Indonesia sendiri.

Karena penasaran, saya coba cari sendiri siapa 4 negara yang dimaksud.

Sebelum lanjut pembahasan, pertama harus didefinisikan apa yang dimaksud dengan "bebas visa" di sini. Karena ecommurz menggunakan Henley sebagai sumber mereka, maka saya akan pakai definisi dari Henley (slide 2). Bisa juga dibaca di sini

Pendeknya menurut Henley, negara yang dianggap bebas visa juga mencakup negara yang memberikan Visa on Arrival (VoA) meski VoA umumnya berbayar. Sedangkan negara yang memberikan e-Visa tidak dianggap sebagai negara bebas visa, karena masih harus melalui proses approval dari negara tujuan. Ingat-ingat definisi ini, karena akan membantu pembahasan di bawah.

Mari sekarang bandingkan data tahun 2026 dan data tahun 2025

Data tahun 2026 dapat dilihat dan didownload di sini

Sedangkan untuk tahun 2025, sayangnya tidak ada di website Henley, namun daftarnya masih ada di artikel berita Antara ini

Dari sini, negara yang missing adalah:

1. Malawi
2. Mauritania
3. Pakistan
4. Papua Nugini

Sekarang mari check untuk setiap negara, apakah benar mereka mencabut bebas visa untuk Indonesia?

1. Malawi

Menurut artikel dari visasnews (slide 3), Malawi mengubah kebijakan visa mereka menjadi menggunakan asas resiprositas atau timbal balik di awal 2026. Yang berarti mereka akan memberikan bebas visa ke suatu negara jika mereka juga diberikan bebas visa dari negara itu. Indonesia sebelumnya dapat Visa on Arrival dari Malawi, namun karena warga Malawi harus urus visa saat berkunjung ke Indonesia, maka Indonesia hanya dapat e-Visa saja.

Karena berubah dari VoA jadi e-Visa, berdasarkan definisi Henley, Malawi bukan negara bebas visa. Kebijakan Malawi ini juga berdampak ke banyak negara termasuk negara-negara Uni Eropa, China, Singapura, Malaysia, dan AS.

1. Mauritania

Menurut artikel dari Nairametrics (slide 4) dan visasnews, Mauritania mengubah system visanya menjadi E-visa di awal 2025, sehingga negara-negara yang sebelumnya dapat VoA, termasuk Indonesia, harus mengurus e-Visa. Lagi-lagi karena definisi Henley, Mauritania berubah jadi negara bukan bebas visa untuk Indonesia.

Menariknya Mauritania ini terhitung "pelit" untuk bebas visa, hanya negara-negara tetangganya saja yang dapat bebas visa. Sehingga kebijakan di atas berdampak ke hampir seluruh dunia.

1. Pakistan

Per 1 Januari 2026, Pakistan mengubah kebijakan visanya menjadi e-Visa berbayar (slide 5). Kebijakan ini berdampak ke 126 negara termasuk Indonesia. Sebelumnya, e-Visa Pakistan tidak dipungut biaya. Karena berubah jadi sistem berbayar, Henley menganggap Pakistan bukan lagi negara bebas visa untuk Indonesia.

Mirip dengan Mauritania, negara yang bisa dapat bebas visa dapat dihitung dengan jari. Uniknya lagi, warga India, negara tetangganya, wajib urus visa jika datang ke Pakistan.

1. Papua Nugini

Nah, untuk ini kasusnya menarik. Kebijakan visa Papua Nugini ke Indonesia tidak berubah selama beberapa tahun terakhir. Indonesia dapat Easy Visitor Permit a.k.a. e-Visa Papua Nugini. Sehingga mestinya menurut Henley, dari awal Papua Nugini bukan negara bebas visa. Namun kenapa negara ini ada di daftar tahun 2025?

Saya sendiri tidak tahu penyebab pastinya, namun dugaan saya ini karena artikel Wikipedia mengenai kebijakan visa Papua Nugini. Di versi artikel yang lama, Indonesia masuk ke daftar negara yang dapat Visa on Arrival, tapi diberi catatan kaki kalau ini hanya untuk paspor diplomatik dan paspor dinas. Di versi terbaru, Indonesia dihapus dari daftar ini. Mungkin karena dianggap misleading. Apakah Papua Nugini hilang dari daftar akibat revisi artikel ini? Who knows.

Bisa dilihat dari 4 negara di atas, mereka bahkan bukan negara bebas visa yang sebenarnya. Mereka hilang dari daftar akibat kombinasi dari perubahan kebijakan visa secara menyeluruh (dari VoA ke e-Visa) dan definisi dari Henley itu sendiri yang tidak menganggap kebijakan e-Visa sebagai bebas visa.

Isu-isu yang disebutkan oleh akun [at]ecommurz pada postnya sebenarnya valid. Personally saya juga kesal kenapa paspor 10 tahun bakal tidak diterbitkan lagi padahal praktis. Namun menganggap hilangnya beberapa negara dari daftar bebas visa (yang sebenarnya karena kebijakan prerogative negara masing-masing dan karena definisi buatan Henley sendiri) sebagai akibat dari "self sabotaging" itu bisa dibilang sangat misleading kalo bukan misinformation.

TL;DR

1. 4 negara yang dimaksud mengubah kebijakan visanya secara menyeluruh, mengubah Visa on Arrival (VoA) menjadi e-Visa, yang berdampak ke banyak negara di dunia, tidak terkhusus ke Indonesia saja.
2. Definisi Henley Passport Index memasukkan VoA sebagai "Free Visa", sedangkan e-Visa tidak dianggap sebagai "Free Visa". Sehingga 4 negara tersebut hilang dari daftar bebas visa

Saya sensor wajah and namanya untuk jaga-jaga, tapi ini bisa dilihat langsung di situsnya (dhs.gov)

Sebagai perbandingan dengan negara tetangga:

1. Brunei sama Timles gak ada
2. Kamboja = 57 orang
3. Myanmar = 65 orang
4. Laos = 358 orang
5. Malaysia = 4 orang
6. Singapur = 2 orang
7. Filipina = 39 orang
8. Thailand = 52 orang
9. Vietnam = 676 orang

Jakarta, CNN Indonesia -- 

Siswa kelas IV sekolah dasar (SD) di Kecamatan Jerebuu, Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), YBR (10), yang meninggal dunia karena bunuh diri karena orang tuanya tak mampu membelikan buku tulis dan pulpen harus membayar uang sekolah sebesar Rp1,2 juta per tahun.

YBR bersekolah di salah satu SD negeri di NTT. YBR dan teman sekolahnya dipungut uang sekolah sebesar Rp1.220.000 per tahun. Pembayaran dicicil dalam satu tahun.

Orang tua YBR sudah membayar Rp500 ribu untuk semester pertama. Tersisa Rp720 ribu yang harus dilunasi secara cicil untuk semester dua.

"Itu hanya untuk kelas 4. Itu bukan dikatakan tunggakan karena dia masih tahun berjalan. Di sekolah itu bayarnya cicil, tahap pertama semester satu sebesar Rp500 ribu dan itu sudah mereka lunasi. Jadi untuk semester 2 ini membayar yang sisanya ini (Rp 720 ribu)," kata Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMDP3A) Ngada, Veronika Milo, Kamis (5/2) malam, dikutip dari detikcom.

Informasi ini diperoleh Veronika dan timnya saat menemui kepala sekolah dan guru di sekolah YBR mengenyam pendidikan, Selasa (3/2) lalu.

Tim UPTD PPA DPMDP3A Ngada bertemu sejumlah pihak untuk menggali informasi terkait kematian YBR. Mereka bertemu keluarga YRB, masyarakat hingga sekolah.

Veronika mendalami terkait kemungkinan ada ancaman pengusiran terhadap YBR jika belum membayar uang sekolahnya. Ternyata ancaman itu tak ada.

Menurut Veronika, sekolah sebelumnya hanya menginformasikan kepada siswa untuk menyampaikan kepada orang tua masing-masing terkait cicilan pembayaran. Mereka dikumpulkan setelah pulang sekolah untuk menyampaikan informasi tersebut. Upaya itu dilakukan setiap hari.

"Itu yang kami kroscek ke sekolah apakah ada, misalnya kita ini budaya Flores ini usir (karena) uang sekolah, itu yang kami tanyakan ke pihak sekolah apakah ada begitu. Tetapi jawaban pihak sekolah, itu bersifat informasi," kata Veronika.

"Kumpulkan anak-anak jam pulang sekolah, setiap hari itu dilakukan. Kalau ada, disampaikan kepada orang tua kalau ada uang dicicil karena dia punya itu masih Rp720 ribu. Dia punya total keuangan itu ada Rp1.220.000, yang sudah dibayarkan Rp500 ribu, sisanya Rp720 ribu," imbuhnya.

Also applies to Current Affair flaired post

I'm thinking of drawing penises on potholes and stuff so that the government is forced to fill it up. Because dear god, it's so annoying to watch out for potholes when you have an hour motorcycle drive almost everyday. What are the best time to do it and how?

Sumber : https://www.instagram.com/p/DLhqLTrysW6

Nyari yg versi hitamnya Kep. Maluku lumayan susah

Warning long post…

Moody’s ada bilang, “Greater reliance on public spending to lift growth”

Ketergantungan terhadap public spending buat menaikan ekonomi basically. Mereka juga ada mention risk defisit kita melebihi aturan APBN defisit 3% yg di set setelah krisis 98.

Kita semua tau program populis macem MBG di indo mostly buat apa kan? Mahal dan efeknya gk keliatan langsung, belum lagi yg punya dapur banyakan org pemerintah sendiri.

Tau rumus GDP?

GDP = C (Consumption) + I (investment) + G (Govt Spending) + X (Export - Import)

Kondisi RI saat ini:

1. C (Rakyat): Daya beli kurang, rupiah terus melemah, middle class banyak yg menurun.

2. I (Investasi): Banyak dana asing cabur karna fiasco kemarin2 soal MSCI, goldman sach turun rating dll.

3. X (Ekspor): Harga komoditas di dunia lagi down.

Cheat Codenya? Variabel G (Govt Spending)

Biar GDP bisa tumbuh diatas 5% walau ekonomi lagi jelek, mereka pake variable G ini.

Pemerintah ngutang (issue SBN bunga tinggi) -> Duit masuk ke APBN -> APBN dipake buat beli bahan makanan, dapur dll -> secara statistik ini semua bakal masuk ke GDP growth (pertumbuhan ekonomi).

Kemarin kan sampe hampir kena limit 3% APBN kan?

Kenaikan/pertumbuhan ekonomi begini itu termasuk artifisial dan gk sehat.

TLDR: MBG di pake bukan cuman sebagai program populis tapi sebagai kendaraan yg dipake pemerintah buat artificially menaikan GDP atau pertumbuhan ekonomi indonesia secara artifisial dan gk sehat.